Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati gembira dengan pemberian opini | Best profit
"Reputasi dan kredibilitas harus dijaga, dan yang penting bahwa pelaksanaan APBN benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara," imbuh dia.Kedepannya, mantan Menko bidang Perekonomian ini akan memberikan contoh pengelolaan keuangan negara kepada kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta BUMN. Pasalnya, meskipun telah mendapatkan opini WTP namun masih ada K/L yang memperoleh opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer dari BPK).
"Saya telah meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus perhatikan berbagai macam temuan, dan saya minta seluruh jajaran Kemenkeu untuk membantu kementerian dan lembaga yang statusnya belum WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kami akan terus menjaga keseluruhan konsistensi keuangan negara, sehingga reputasi dan krediblitas dari pengelolaan keuangan negara kita akan semakin kuat," tuturnya.
Dengan koordinasi yang semakin baik, tambahnya, manfaat yang diberikan kepada masyarakat akan semakin besar. "Jadi hasil ini bukan sesuatu yang akan kami rayakan tapi jadi cambuk untuk terus menjaga reputasi maupun kinerja dari Kemenkeu dan terutama di dalam menjaga keuangan negara sesuai mandat yang diberikan kepada kami," tandas Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati gembira dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Opini WTP tersebut merupakan yang pertama kalinya setelah 12 tahun, dimana pemerintah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP sejak tahun 2004. Dan hal itu tidaklah mudah, menyusun neraca dan LKPP dari cash basis menuju sistem aktual.
Dia menilai, apresiasi dari BPK tersebut menandakan penatausahaan barang milik negara telah semakin baik. "Ini ditandai transfer masuk dana keluar dari barang milik negara yang diyakini kewajarannya, serta pencatatan saldo anggaran yang jauh lebih akurat dibanding tahun sebelumnya," katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (19/5/2017). Dia meminta pemerintah tidak berpuas diri atas laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menginginkan agar seluruh tradisi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara semakin terjaga. Mengingat, APBN merupakan instrumen kebijakan pembangunan yang sangat penting bagi negara.
Opini Disclaimer KKP tidak Gambarkan Kinerja | Best profit
Kendati demikian, lanjut Moermahadi, KKP akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK dalam laporan keuangan KKP. Namun, apabila diperlukan, BPK juga bisa melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap laporan keuangan KKP. KKP sendiri juga disebut tidak keberatan apabila dilakukan PDTT karena merasa tidak ada yang fiktif dalam laporan keuangannya.
"Mereka juga bilang silahkan kalau mau PDTT, karena mereka merasa tidak ada yang fiktif," ujar Moermahadi.Sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Namun ada enam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer yang diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak menggambarkan kinerja kementerian tersebut."Kita harus pisahkan antara prestasi atau kinerjanya Bu Susi dengan akuntabilitas laporan keuangannya," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat diskusi dengan wartawan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (22/5).
Ia menjelaskan, dalam laporan keuangan KKP, ada pertanggungjawaban yang tidak terpenuhi misalnya masalah pengadaan ratusan kapal untuk para nelayan. Berdasarkan aturan, ratusan kapal tersebut harus selesai dibuat pada akhir 2016, namun KKP tidak dapat memenuhinya kemudian KKP memperpanjang masa pengadaan hingga Maret 2017."Nah syarat-syarat pertanggungjawabannya itu harus ada berita acara serah terima (BAST), ini yang belum lengkap. Proses-proses ini ada yang belum selesai, berarti administrasinya ada yang tidak bekerja, padahal dari segi uangnya sudah keluar," kata Moermahadi.
Keuangan pemerintah Jokowi jadi terbaik dalam 12 tahun | Best profit
Moermahadi menyebut sejumlah faktor yang membuat BPK memberikan opini terhadap LKPP 2016. Yaitu, sebanyak 74 dari 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) mendapat opini WTP. Itu termasuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN).Kemudian, temuan BPK dalam LKPP sudah ditindaklanjuti pemerintah. Lalu, tak ada selisih total anggaran belanja antara Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara dan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.
"Dalam LKPP sebelumnya selalu ada selisih," katanya. "Sekarang pemerintah sudah punya single database dan sistem rekonsiliasi elektronik."Sekedar mengingatkan, pemerintah sudah diwajibkan menyusun laporan keuangan sejak 2004. Ini sesuai perintah UU No.17/2013 tentang Keuangan Negara.Dan, BPK selalu memberikan disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap LKPP 2004 hingga 2009. Sebab, lembaga audit itu tak yakin dengan kewajaran laporan keuangan yang disajikan pemerintah pada periode itu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi upaya keras pemerintah membenahi laporan keuangan. Ini menyusul keputusan lembaga audit negara tersebut, untuk pertama kali dalam 12 tahun terakhir, memberikan penilaian tertinggi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016.
"LKPP tahun ini jelas lebih baik dari sebelumnya," kata Ketua BPK Moermahadi Soerjad Djanegara, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (22/5).Atas dasar itu, dia meminta pemerintah memertahankan prestasi tersebut. Sebab, pihaknya tak menjamin memberikan penilaian yang sama terhadap LKPP mendatang."Penilaian kami bisa naik-turun. Kalau ada sesuatu temuan material yang tak bisa ditoleransi, itu bakal menurunkan penilaian," katanya. "Jadi pesan kami, ya harus dipertahankan."
Best profit
