"Apple adalah pembayar pajak terbesar di dunia dan kami mengapresiasi dan menghornati peran pajak yang sangat penting dan diperlukan di dalam masyarakat," ujar Apple dalam pernyataannya.
Menurut pihak Apple, pihaknya mematuhi hukum dan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh di manapun.
Selain itu, Apple juga menyatakan bangga atas kontribusi pajaknya selama satu dekade terakhir di Selandia Baru.Beberapa pengamat perpajakan menilai pajak Apple di Selandia Baru yang malah dibayar di Australia adalah hal yang tidak umum. Pasalnya, besaran pajak korporasi di Australia 30 persen lebih tinggi dari Selandia Baru.
"Benar-benar tidak umum bahwa mereka bisa tidak bayar pajak sama sekali di negara ini. Tampaknya departemen pajak mereka lebih inovatif ketimbang desainer produk mereka," kata Pemimpin Partai Hijau Selandia Baru James Shaw.Shaw telah lama mengkritik Apple karena praktik perpajakannya. Adapun raksasa teknologi tersebut telah berada di dalam pengawasan karena praktik perpajakannya di seluruh dunia.
Raksasa teknologi Apple dikabarkan sedang berada di dalam pengawasan di Selandia Baru. Pasalnya, berdasarkan investigasi, Apple tidak membayar pajak selama hampir 10 tahun padahal membukukan penjualan dengan nilai yang amat besar.
Mengutip BBC, Jumat (24/3/2017), investigasi yang dilakukan oleh harian The New Zealand Harald menemukan bahwa unit bisnis Apple malah membayar pajak sekitar 37 juta dollar Selandia Baru atau 26 juta dollar AS di Australia. Ini terjadi sejak tahun 2007.Perusahaan induk Apple di Selandia Baru teregistrasi di Australia. Kedua negara pun memiliki perjanjian di mana pajak hanya dibayarkan pada satu yurisdiksi dan Apple menyatakan hal itu bersifat legal.
Pasca Aksi Teror, Sektor Pariwisata London Bisa Terpukul | PT Bestprofit Futures
Setiap tahun, ibukota Inggris tersebut menyambut 20 juta wisatawan dan menjadikannya satu dari tiga destinasi yang paling banyak dikunjungi di dunia.Destinasi populer dunia lainnya, yakni kota Paris, telah terpukul akibat serangan teror pula. Beberapa wisatawan kini memilih untuk menunggu dan menunda pemesanan tiket penerbangan mereka ke London.Adapun beberapa wisatawan lainnya bisa saja membatalkan perjalanan mereka atau menghindari kota tersebut.
"Saya rasa kita akan menghadapi situasi yang jelas dan logis di mana wisatawan akan mengubah rencana perjalanan mereka," ungkap Olivier Jager, CEO perusahaan analisis wisata ForwardKeys seperti dikutip dari CNN Money, Jumat (24/3/2017).Jager menyatakan, butuh waktu beberapa hari untuk membuktikan aksi teror baru-baru ini memberikan dampak pada sektor wisata di London. Menurut dia, para wisatawan akan terbiasa dengan kondisi ini, yang kerap terjadi di belahan dunia lainnya.
Aksi teror terjadi di Westminster Bridge di London, Inggris pada Rabu (22/3/2017) lalu. Akibatnya, seorang petugas kepolisian tewas di depan Gedung Parlemen Inggris dan tiga orang lainnya termasuk wisatawas AS juga tewas.Selain itu, seorang yang diduga sebagai pelaku aksi teror juga tewas. Beberapa korban luka antara lain warga negara Perancis, Rumania, Australia, Korea Selatan, Jerman, Polandia, Irlandia, China, Italia, dan Yunani.
Pada Kamis (23/3/2017), Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut. Akan tetapi, ISIS tidak memberikan bukti keterlibatannya.Insiden ini terjadi di pusat kota London yang merupakan destinasi wisata populer. Di kawasan itu, para wisatawan biasa berfoto di sekitar Big Ben dan Gedung Parlemen.Aksi teror tersebut dipandang bakal memberikan dampak besar terhadap industri pariwisata London, apalagi sebentar lagi musim panas akan tiba.
Penetapan Batas Atas dan Bawah Taksi "Online" Hindarkan Perang Tarif | PT Bestprofit Futures
"Kalau nggak mau. Ya jangan tinggal di Indonesia. Pemerintah itu pada posisi mengedepankan supaya semua bisa happy, ini keadilan," tandasnya.Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian telah merevisi PM 32/2016 tersebut. Terdapat 11 poin yang direvisi dalam peraturan tersebut. Salah satunya mengenai penetapan tarif batas atas dan bawah pada taksi online.
Namun, perusahaan penyedia taksi online menolak penetapan tarif batas atas dan bawah. Menurut perusahaan tarif penetapan tarif seharusnya diserahkan dengan mekanisme pasar.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan salah satu tujuan penetapan tarif batas atas dan batas bawah pada taksi online agar tidak terjadi perang tarif.Selain itu, kata Luhut, penetapan tarif ini juga untuk menjaga keseimbangan pasar taksi online.
"Jadi nggak harus perang tarif. Nanti kita cari ekuilibrium, cari untungnya," ujar Luhut di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta, Jumat (24/3/2017).Menurut Luhut, sebenarnya pemerintah ingin adanya keadilan antara taksi online dan taksi konvensional. Sehingga, bisnis antara keduanya masih terus berjalan.
"Pemerintah ingin membuat berkeadilan. Jangan satu hidup, satu mati harus berkeadilan. Jadi nggak boleh monopoli," katanya.Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa taksi online harus mematuhi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek itu juga untuk menengahkan kepentingan antara taksi online dan taksi konvesional.
Best Profit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar