"Penyelesaian permasalahan pertanian tidak cukup dengan pembagian bibit, pupuk, dan traktor gratis," ujar Faisal dalam Forum Diskusi Politik Ekonomi (FDEP), Jakarta, Selasa (14/3/2017). NTP sendiri menghitung ratio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani yang dinyatakan dalam persentase.
Badan Pusat Statistik (BPS) memublikasikan data NTP Nasional Februari 2017 sebesar 100,33%. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yaitu 102,23% dan 2015 yaitu 102,19%.
Kesejahteraan petani Indonesia ternyata belum sepenuhnya memenuhi harapan Pemerintah. Bahkan, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi tolak ukur kesejahteraan petani mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memublikasikan data NTP Nasional Februari 2017 sebesar 100,33%.
Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2016 yaitu 102,23% dan 2015, yaitu 102,19%.Ekonom Faisal Basri menilai, kebijakan Pemerintah terhadap petani cenderung berorientasi pada mengejar target politis. Pembagian pupuk, benih, dan traktor gratis bagi petani belum sepenuhnya menjawab masalah petani Indonesia.
Kebijakan Jokowi Hanya Manjakan Orang Kota | PT Bestprofit Futures Medan
Disisi lain, saat ini nasib masyarakat pedesaan yang notabene sebagai petani sedang susah-susahnya. Paslnya menurut BPS nilai tukar petani (NTP) terus mengalami penurunan. Sehingga hal itu dapat menjadi bukti kesengsaraan nasib petani yang merupakan mayoritas dari 40 persen masyarakat bawah.Namun dalam sekor pertanian saat ini dinilai belum mamou mendorong kesejahteraan petani. Padahal Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa setiap openduduk berhak menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
Ia tidak inginjika pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dapat dinikmati segelintir orang. sepanjang tahun 2016 saja, ekonomi di Indonesia mampu tumbuh 5,02 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015.Pengentasan kemiskinan akan tetap menjadi fokus pemerintah tahun 2017 ini. itu dirasa penting agar kesatuan sosial tetap terjaga dan pentumbuhan jangka menengah panjang semakin berkualitas.
Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai oleh ekonom Universitas Indonesia (UI) faisal Basri hanya memanjakan masyarakat perkotaan. Pasalnya sejumlah proyek yang diusung oleh pemerintahan saat ini, mencerminkan keberpihakan Jokowi ke masyarakat perkotaan.Diantaranya yakni proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang rencananya akan dibangun guna menghubungkan antara Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.
Rupanya ini bukan kali pertama Faisal Bahri menyoroti proyek LRT.Pekan lalu ia juga memperkirakan proyek yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 23 triliun tersebut akan mangkrak lantaran keterbatasan anggaran dari pemerintah. Bahkan Faisal juga menyindir soal slogan dari pemerintahan Jokowi.Slogan yang dimaksud adalah membangun Indonesia dari pinggiran lantaran proyek LRT Jabodetabek disebutnya bukan membangun daerah pinggiran “Tapi membangun dari pinggir jalan tol,” terang Faisal Bahri.
Seperti yang telah diketahui, LRT memang dibangun di pinggiran jalan tol yakni tol Jakarta-Cikampek dan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi. Dan kini tiang-tiang proyeknya telah dibanyn oleh PT Adhi Karya (persero) Tbk.Tidak hanya LRT, namun tol di jawa dinilai juga sebagai proyek pemerintahan Jokowi yang pro masyarakat perkotaan saja. Sedangkan angkotan laut yang merupakan transportasi andalam masyarakat wilayah Indonesia timur justru tidak dikembangkan dengan serius oleh pemerintah.
Indikator Keberhasil Pertanian Adalah Kesejahteraan Petani | PT Bestprofit Futures Medan
Untuk NTP sendiri, lanjutnya, harus ada penghitungan kembali, yaitu rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menujukan bahwa data NTP nasional pada bulan Februari 2017 sebesar 100,33.
Pengamat Ekonomi Politik, Faisal Basri mengatakan bahwa indikator keberhasilan sektor pertanian ada pada kesejahteraan petani, dan bukan karena faktor impor. Pasalnya, pada saat ini pemerintah hanya terus berbangga dengan terus berkurangnya impor tetapi belum mampu menjaga kesejahteraan para petani.
"Kesejahteraan petani kita sudah terus terseret turun, ini sangat disayangkan. Turunnya kesejahteraan petani ini dapat diukur dengan menurunnya indeks Nilai Tukar Petani (NTP)," ujar pengamat ekonomi politik Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Selasa (14/3/2017).
PT Bestprofit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar