Menurut Hestu, penyerahan SPT Tahunan PPh tahun 2016 sejatinya sudah bisa dilakukan pada awal tahun 2017 hingga waktu yang telah diatur dalam undang-undang.Seperti WP pribadi yang dibatasi waktu penyerahannya pada akhir Maret, dan untuk WP badan ditetapkan hingga akhir April.
Sedangkan mekanisme penyerahannya, Hestu mengungkapkan, dapat dilakukan secara manual maupun online. Untuk yang manual bisa dilakukan langsung ke KPP maupun via kantor pos.
Perlu diketahui, bagi WP baik pribadi maupun badan yang sudah melakukan penyerahan via online dengan menggnakan sistem e-filing. Maka, setiap tahunnya juga harus secara online dan tidak bisa dilakukan penyerahan secara manual.
Setiap tahunnya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan membuka layanan pelaporan SPT Tahunan PPh yang batas waktunya untuk wajib pajak (WP) pribadi pada akhir Maret dan WP badan pada akhir April.Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, kantor pajak memberikan pelayanan penyerahan SPT Tahunan PPh setiap hari.
Mengenai layanannya, kata Hestu, untuk Senin-Jumat dimulai pada pukul 08.00 WIB-16.00 WIB. Sedangkan Sabtu dimulai sejak pukul 08.00 WIB-14.00 WIB, dan untuk minggu dimulai pada pukul 08.00 WIB-12.00 WIB.Dikatakannya, pelaporan SPT Tahunan PPh bisa dilakukan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia.
Kantor wilayah dan kantor pusat tidak menerima layanan terkecuali ada WP pribadi dan WP badan yang terbukti ada lebih pembayaran dan itu pun bisa dilakukan di kantor wilayah sesuai identitas terdaftarnya masing-masing WP.
"Bagi WP orang pribadi dan badan yang SPT lebih bayar itu dia harus menyerahkan ke kantor pajak KPP tempat dia terdaftar, misalnya terdaftar di Kemayoran berarti dia harus ke KPP Kemayoran," tambahnya.
Jasa Marga Siapkan Empat Skema Cari Dana Tahun Ini | PT Bestprofit Futures Pekanbaru
"Total keseluruhan panjang jalan tol 210 km pada 2017 yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatra. Pengoperasian ruas jalan tol baru ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja keuangan hingga akhir tahun," ujar Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, kemarin (15/3).
Selanjutnya, untuk sekuritisasi, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut akan melakukan sekuritisasi dengan jaminan pendapatan dari salah satu ruas jalan tol selama tiga sampai lima tahun. Untuk rencana sekuritisasi ini, Desi mengatakan, perseroan telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk skema sekuritisasi.
Sayangnya, ia belum membagi berapa nilai sekuritisasi dan ruas jalan tol mana yang akan disekuritisasi. Ia hanya menuturkan, ruas jalan tol tersebut berada di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek)."Sebagai gambaran saja, tahun lalu, ruas jalan tol yang di Jagorawi telah membukukan pendapatan sebesar Rp700,14 miliar," tutur Desi.
PT Jasa Marga Tbk (Persero) menyiapkan empat skema untuk menggemukkan pundi-pundi kas perseroan di sepanjang tahun ini. Yakni, pengoperasian enam ruas jalan tol, sekuritisasi aset terhadap pendapatan dari pengoperasian salah satu ruas jalan tol di paruh pertama (future income), divestasi saham dari dua ruas jalan tol dan merilis obligasi sebesar Rp7 triliun pada semester kedua ini.
Untuk pengoperasian enam ruas jalan tol, terdiri dari Jalan Tol Gempol-Pasuruan 20,5 kilometer (km), Jalan Tol Surabaya-Mojokerto 15,5 km, Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen Salatiga 17,5 km, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi ruas Perbarakan-Sei Rampah 41,69 km, Jalan Tol Solo-Ngawi 90,25 km, termasuk Jalan Tol Ngawi-Kertosono ruas Ngawi-Caruban 25 km.
988 Gardu Tol Jasa Marga Akan Terima Pembayaran Nontunai | PT Bestprofit Futures Pekanbaru
"Gardu Jasa Marga se-Indonesia 988 terdiri dari 522 gardu reguler dan 466 gardu GTO. Seluruhnya dapat menerima pembayaran elektronik," tukasnya. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memastikan hingga akhir tahun 2017, transaksi di jalan tol tidak lagi menggunakan uang tunai. Pengendara diwajibkan membayar tol menggunakan non tunai.
Mantan Menteri Keuangan itu juga menilai, saat ini 70% transaksi di tol masih menggunakan uang tunai.Menurutnya, 70% transaksi tersebut secara perlahan akan dikonversi ke transaksi nontunai.Pemerintah berencana akan mewajibkan transaksi non-tunai pada pembayaran jalan tol. Diharapkan seluruh transaksi jalan tol menggunakan non-tunai di akhir tahun 2017.
Mengenai hal ini, AVP Corporate Communications Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan, pihaknya sangat mendukung pemerintah untuk menerapkan sistem transaksi elektronik di tahun ini.
Karena memang saat ini seluruh gerbang tol jasa marga sudah bisa transaksi non-tunai.
Menurutnya, dari seluruh jumlah gardu Jasa Marga di Indonesia tak ada terkecuali dapat menerima pembayaran non-tunai. Dapat dilakukan di semua gardu baik di gardu reguler maupun gardu GTO.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar