Jumat, 21 April 2017

BKPM Minta AS Diversifikasi Investasi ke Indonesia

Kepala BKPM Thomas Lembong menyebut selama ini 90 persen realisasi investasi asal AS di bidang migas dan pertambangan | PT Bestprofit Futures Mayapada

PT Bestprofit Futures Mayapada

Melengkapi ucapan Thomas, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani setuju jika dibutuhkan diversifikasi bagi investasi AS di Indonesia dengan memperbanyak penanaman modal di sektor informasi dan teknologi. Namun, ia tak ingin investor sekadar menanamkan modalnya saja. Menurutnya, diperlukan transfer teknologi agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal makin mumpuni.

Namun, selain di sektor teknologi, Rosan juga berharap negara Paman Sam mau menanamkan modalnya di sektor industri kreatif dan distribusi perfilman."Memang, 90 persen investasi AS ke Indonesia dalam bentuk pertambangan dan kami inginkan adanya dorongan di bidang lain," papar Rosan.Menurut data BKPM, realisasi investasi asal AS ke Indonesia mencapai US$1,16 miliar sepanjang 2016. Angka ini mengambil porsi 4 persen dari total Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Indonesia sebesar US$28,96 miliar di periode yang sama.

Realisasi investasi AS ini meningkat 29,87 persen dibanding posisi 2015 sebesar US$893,16 juta. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berharap Amerika Serikat (AS) mau melakukan diversifikasi investasinya ke Indonesia. Jika selama ini 90 persen realisasi investasi asal AS di bidang migas dan pertambangan, ia berharap investasi nantinya merambah sektor teknologi dan manufaktur.
Kepala BKPM Thomas Lembong menuturkan, investasi di dua bidang itu dibutuhkan agar daya saing investasi Indonesia dibanding negara-negara lain bisa menguat.

Keinginan ini sejalan dengan keinginan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS, American Chamber of Commerce.Meski begitu, Indonesia juga harus siap dalam menghadapi gempuran investasi di bidang digital. Salah satunya adalah kebebasan aliran data sehingga Indonesia bisa mengakses informasi dari pusat data (data center) di seluruh dunia. Sayangnya, menurut Thomas, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang jelas terkait hal tersebut.

"Sebelum masuk ke investasi teknologi, Indonesia harus bergabung dalam ekosistem digital global dan ini harus secara tegas dan jelas dilakukan dalam regulasi. Jika Indonesia terus menutup diri (akan hal seperti ini), maka Indonesia akan kalah," jelas Thomas, Jumat (21/4).Menurutnya, regulasi ini perlu dibicarakan karena sudah banyak sekali investasi di bidang teknologi dan informasi dari AS yang mengantre masuk ke Indonesia. Tak hanya keterbukaan aliran data, namun masalah pengurusan fiskal juga harus jelas agar kasus seperti pajak Google tidak terulang lagi."Banyak yang ingin masuk ke sini, tapi kami perlu selesaikan beberapa hal terlebih dulu," paparnya.

Investasi AS di Indonesia sangat istimewa | PT Bestprofit Futures Mayapada

Investasi di AS selama ini menurut Thom Lembong sangat mendorong efisiensi dan produktivitas industrjli Indoesia. Langkah ini masih akan terus dilanjutkan oleh AS.Sebagai contoh, kedatangan Wakil Presiden AS, Michael Richard Pence ke Indonesia kali ini membawa investasi dan kerja sama dari perusahaan konsorsium Amerika. Perusahaan menjalin kerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Sekarang ada kerja sama antara konsorsium perusahaan AS dengan PLN membuat meteran listrik digital. Nanti ini terhubung ke komputer dengan jaringan 3G atau 4G," katanya.Teknologi AS saat ini tidak hanya merambah handphone atau komputer. Digitalisasi sudah masuk ke industri seperti kelistrikan."Dengan jaringan ini PLN bisa memantau konsumsi listrik rumah tangga. Ini AS paling canggih," tutupnya.

Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengaku senang dengan investasi Amerika Serikat di Indonesia. Bahkan, dia menyebut investasi Negeri Paman Sam sangat istimewa di Tanah Air."Investasi AS itu istimewa karena kualitas tinggi dan teknologi tinggi. Mereka sangat dahsyat dan kita ekstra gembira," ucap Thom Lembong saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (21/4).

Pemda Diminta Gandeng Pusat Jika Bangun 'Disneyland' Boyolali | PT Bestprofit Futures Mayapada

"Investasi apa saja harus melalui BKPM dulu, iya sektor apa saja, pasti mulai dengan izin prinsip dari BKPM," tutur mantan Menteri Perdagangan ini.Kendati demikian, pihaknya mendukung bentuk investasi manapun yang masuk ke Indonesia lantaran dampaknya sangat besar terhadap perekonomian nasional. "Upaya apapun juga untuk membuat taman hiburan pasti kami dukung. Saya cuma minta satu, jangan lupa undang saya," kata Lembong.

Sebelumnya, Bupati Boyolali Seno Samudro mengatakan, 'Disneyland' akan dibangun di atas lahan seluas 100 hektare (ha) dengan investasi proyek diperkirakan mencapai Rp6 triliun. Namun, pernyataan berbeda datang pihak Disney Southeast Asia, yang isinya belum ada rencana membangun Disneyland di Boyolali."Indonesia adalah pasar utama bagi The Walt Disney Company di Asia Tenggara. Sampai saat ini kami belum berencana membuka Disneyland di Indonesia," kata keterangan tertulis Disney Southeast Asia.

Rencana pembangunan wahana hiburan atau 'Disneyland' ala Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, santer diperbincangkan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong meminta pemerintah daerah tidak jalan sendiri tapi menggunakan format penyertaan modal asing yang sudah ditetapkan BKPM pusat.

"Jadi jangan pemda jalan sendiri bikin format sendiri-sendiri. Presiden bilang kalau seperti itu, ya itu memecah-belah bukan jadi satu pasar yang besar, tapi pasar lokal yang kecil," ucap Lembong, seusai menghadiri acara Indonesia Summit 'Back on Track di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis 20 April 2017.Menurutnya, setiap investasi asing yang masuk ke Indonesia harus tercatat di BKPM termasuk pembangunan taman rekreasi sekalipun. Untuk itu, rencana tersebut harus dimulai dengan mengantongi izin prinsip dari BKPM.

PT Bestprofit  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar