"Sehingga hal ini menjadi sangat penting dan jadi perhatian, tidak hanya bagi plelaku usaha tapi juga pemerintah dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi kita," tutur Rosan.Untuk itu, Ia berharap pemerintah dapat ikut memberikan perhatian kepada pengusaha sektor properti tanah air guna mendorong pertumbuhan industri properti.
Beberapa di antaranya adalah harmonisasi peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah serta beberapa insentif perpajakan lainnya."Banyak kendala harmonisasi kebijakan daerah masih menjadi kendala. Ini tugas kita agar kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang baik dapat dijalankan implementasinya dengan maksimal di seluruh daerah/kota.
Dan masih ada PR lainnya, seperti di sektor perpajakan, hunian berimbang, dan masih banyak keluhan sertifikasi tanah yang masih lama," pungkasnya.Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani mengatakan industri properti nasional turut mendapatkan pengaruh dari terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.
Hal ini dirasakan pasca melemahnya penjualan properti selama 3 tahun terakhir.Ada beberapa faktor rendahnya penjualan properti dalam 3 tahun terakhir, di antaranya harga komoditas yang lesu dan terjadinya perlambatan ekonomi dunia.
"Industri properti mengalami tantangan yang cukup berat selama 3 tahun terakhir di saat perlambatan ekonomi. Walaupun kita ketahui bersama, pemerintah sudah melakukan berbagai macam terobosan yang berhubungan dengan properti," katanya dalam acara Rakernas Kadin bidang Properti di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Di lain pihak, industri properti sendiri menjadi hal yang sangat didorong guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sektor properti memiliki multiplier effect yang sangat luas, yaitu terkait dengan 174 industri lainnya. Diantaranya, industri keramik, baja, semen, jasa konstruksi, jasa perencanaan, cat, alat listrik, elektronik, funiture dan juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.
Pajak Progresif Tanah Menganggur dan Properti Ditunda | PT Bestprofit Futures Banjarmasin
"Jadi kebijakan itu tergantung siklus ekonomi apakah up atau down. Kebijakan itu kan masih opsi, jadi sekarang serahkan ke mekanisme pasar saja,"ujarnya.Dia mengatakan, properti merupakan sektor yang sangat diharapkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebab sektor ini memiliki pengaruh pada industri lainnya seperti semen, baja, dan furniture. Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden untuk menurunkan (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dari lima persen menjadi satu persen.
Namun implementasinya saat ini masih berbeda karena sebenarnya merupakan kewenangan daerah.
"Ada daerah yang belum mau menurunkan karena dianggap mengurangi pendapatan asli daerah. Namun kami akan terus sosialisasikan bahwa penurunan BPHTB akan mendongkrak ekonomi seltor lain sehingga pemda justru mendapatkan pendapatan dari sektor lain yang lebih besar," kata dia.
Sementara itu Ketua Kadin Rosan P Roeslani mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik keputusan pemerintah untuk memunda pajak progresif bagi properti.
"Sebelum acara ini, kami sudah lakukan FGD (Focus Group Discussion) dan memberikan masukan pada pemerintah baik bagi Kementrian Keuangan maupun Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Properti ini masih dalam tahap recovery, jadi kami memberikan masukan untuk menunda pemberlakuan pajak, namun jika ekonomi membaik maka silahkan untuk diterapkan. Alhamdulillah masukan kami diterima," ujarnya.
Pemerintah menunda rencana untuk memberlakukan pajak progresif bagi tanah menganggur dan properti. Keputusan itu dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu beberapa tahun terakhir.Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pemberlakuan pajak progresif tersebut bukan merupakan pilihan untuk tahun ini. "Saat ini kita sedang melihat dan menata kembali program reformasi agraria.
Sedangkan masalah pajak merupakan wacana waktu itu dan tetap menjadi wacana,"ujar dia usai membuka Saresehan Pelaku Usaha Properti Nasional dan Rakernas Bidang Properti yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Selasa, 11 April 2017.
Dia mengatakan, kebijakan pajak progresif untuk properti dan tanah menganggur dikhawatirkan akan membuat ekonomi semakin lesu. Namun kebijakan itu bisa diterapkan kembali jika terjadi over heating ekonomi yang ditandai salah satunya dengan kenaikan tanah yang luar biasa.
Kadin Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Pasar Properti | PT Bestprofit Futures Banjarmasin
Dalam acara bertema "Sinergisitas Pemerintah dan Pelaku Usaha untuk Mendorong Industri Properti" itu Rosan menuntut adanya pemahaman yang sama antara pemerintah dan pelaku usaha.Ini perlu dilakukan agar industri properti berkembang baik. Beberapa regulasi seperti Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII yang merujuk pada kemudahan perizinan pembangunan rumah terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum sesuai harapan lantaran implementasinya di beberapa daerah masih terhambat.
Selain itu, penurunan tarif Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) maksimal satu persen yang diatur dalam PKE XI juga masih belum dilaksanakan daerah."Implementasi harmonisasinya antara pusat dan daerah harus disempurnakan. Harmonisasi kebijakan-kebijakan pusat dengan daerah ini masih menjadi kendala," jelas Rosan.Dia menilai perlunya harmonisasi karena sektor properti berdampak luas bagi 174 industri terkait seperti keramik, baja, semen, jasa konstruksi, jasa perencanaan, cat, alat listrik, elektronik, dan furnitur.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menjaga stabilitas pasar properti guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang konsisten.Pasalnya, selama kurun waktu tiga tahun terakhir sektor properti nasional menghadapi tantangan cukup berat akibat perlambatan ekonomi.
Imbasnya, penjualan properti terutama segmen kelas menengah atas dan komersial ikut menurun.
"Perlambatan ekonomi beberapa tahun ini ikut membuat lambat penjualan walaupun pemerintah sudah meluncurkan beberapa terobosan yang bersinggungan langsung dengan percepatan pemulihan properti," tutur Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, saat memberikan sambutan dalam Sarasehan Pelaku Usaha Properti Nasional dan Rakernas Bidang Properti 2017, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (11/4/2017).
PT Bestprofit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar