Indeks Pembangunan RI Lebih Rendah dari Malaysia dan Turki

Pertumbuhan ekonomi di daerah sepanjang 2011-2016 ada 24 persen provinsi tumbuh di bawah rata-rata  | PT Bestprofit Futures Pusat

"Ada beberapa persoalan yang menyebabkan hal itu, karena salah satunya belum masuk radar kita secara keseluruhan daerah dibiarkan bergerak sendiri," Arief menegaskan.Arief menuturkan, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2016 terkontraksi 0,4 persen. Sementara tahun ini ditargetkan mencapai 7 persen di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dirinya menambahkan, KEIN melakukan studi kasus di Kalimantan Tengah (Kalteng), Aceh, dan Kaltim. Ia mengatakan Provinsi Kaltim mencatatkan pertumbuhan negatif dalam lima tahun terakhir, sedangkan kondisi Aceh dan Kalteng berbeda.

"Di Aceh unik, jatah transfer ke daerah Rp 12,5 triliun per tahun dengan penduduk 12,5 juta jiwa, tapi pertumbuhan ekonomi terkontraksi di 2015. Sedangkan di Kalteng dengan APBD Rp 4 triliun dan jumlah penduduk yang sama, mampu tumbuh di atas pertumbuhan nasional," ujar Arief.Dia menuturkan, Kalteng berhasil melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor. Sementara pemerintah Aceh hanya bergantung pada konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Padahal sebagian belanja konsumsi di Aceh justru datang dari luar daerah, seperti Sumatera.

"Dari sektor pembiayaan, pengumpulan dana pihak ketiga di Aceh sangat rendah, pertumbuhannya hanya 3 persen, tapi kredit konsumsinya sampai dua digit. Sedangkan kredit produktif justru tidak sesuai dengan potensi di daerah-daerah tersebut," kata Mantan Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Arief mengatakan, ketimpangan dan stabilitas ekonomi yang bervariasi antar wilayah di Indonesia menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi diharapkan strategi pembangunan wilayah mulai dari pinggiran bukan sekadar retorika, tapi serius dilaksanakan.

"Sumber daya manusia terkait daya saing dan produktivitas menjadi kunci supaya Indonesia tumbuh lebih tinggi, apalagi kalau basisnya regional," ucap dia.Dari catatannya, berdasarkan provinsi pada 2015, sangat sedikit daerah yang mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di level tinggi. Paling menyedihkan, Arief bilang, IPM di Papua yang paling rendah. IPM Indonesia pun lebih rendah dibanding Malaysia,  dan Turki. Indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM ini diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada 1990.

"UNDP baru mengeluarkan laporan IPM dengan memasukkan unsur baru, yakni tingkat harapan hidup dan PDB per kapita, peringkat IPM Indonesia 113, Malaysia 59, Turki 71. IPM Indonesia tumbuh 0,89 persen," papar Arief.Atas dasar itu, Ia menuturkan, KEIN melakukan simulasi menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan IPM melalui pembangunan berbasis outcome. Apabila serius dijalankan secara nasional dan melakukan perubahan, maka kenaikan IPM 1 persen akan mengerek PDB 7,9 persen.Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia.

Pasalnya, 24 persen provinsi mencatatkan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.Wakil Ketua KEIN, Arief Budimanta, menyampaikan hal itu saat Diskusi Bedah Buku "Menuju Ketangguhan Ekonomi Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia" di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/4/2017)."Kalau melihat realisasi pertumbuhan ekonomi di daerah sepanjang 2011-2016, ada 24 persen provinsi tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, seperti Aceh, Kalimantan Timur (Kaltim), dan daerah lainnya," ujar Arief.


Sementara itu, ia menuturkan, sebesar 44 persen provinsi lainnya mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, meliputi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan masih banyak lainnya. Di provinsi-provinsi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang dicetak bisa mencapai dua digit, tapi di tahun mendatang hanya satu digit, sehingga tidak stabil.

Ekonomi Indonesia Tunjukkan Tren Pemulihan | PT Bestprofit Futures Pusat

Sri Mulyani menambahkan, sejumlah sektor ekonomi diharapkan dapat menjadi bantalan pertumbuhan ekonomi tahun ini.Antara lain, pertumbuhan konsumsi domestik yang dalam 1 dekade ini tumbuh 5,7%, investasi yang tumbuh 6,8% dalam 1 dekade terakhir, serta belanja pemerintah, ekspor minus impor diharapkan dapat menjadi bantalan pertumbuhan ekonomi.Dia menambahkan, di tengah tren positif itu, pemerintah juga memiliki instrumen untuk mendorong pertumbuhan tersebut, yakni APBN yang kredibel dan kuat.

“Jika 10 tahun lalu kita berbicara bagaimana mendapatkan dana untuk membiayai belanja negara, tetapi saat ini adalah bagaimana kita membelanjakan APBN dengan berkualitas dan lebih baik,” tuturnya.Dia memaparkan, dengan pendapatan per kapita hampir US$ 4.000 dan jumlah penduduk mendekati 250 juta jiwa, ekonomi Indonesia saat ini masuk middle income country.

Setelah menyentuh dasar (bottom) pada tahun 2016, tren perekonomian Indonesia di tahun 2017 ini diprediksi mulai pulih dan berjalan ke arah positif.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal itu di acara seminar makro ekonomi Kondisi Ekonomi 2017 dan Tantangannya Bagi UMKM' yang diselenggarakan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) di Jakarta, Senin (3/4/2017).“Tahun 2016 kita harapkan sudah bottom, sehingga tahun 2017 mulai positif.

Indikator itu terlihat dari semua mesin ekonomi mulai berjalan normal. Faktor eksternal tidak lagi menjadi faktor pelemah ekonomi Indonesia,” ujar Menteri Sri Mulyani.Seminar ini dihadiri lebih dari 600 orang undangan dari kalangan UMKM mitra YDBA bidang manufaktur, bengkel dan kerajinan, akademisi, pebisnis dan eksekutif grup Astra.Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto dan jajaran direksi, Ketua Pembina YDBA Johannes Loman, Ketua Pengawas YDBA Lina Djafar dan Ketua Pengurus YDBA Henry C Widjaja terlihat hadir di seminar ini.

Cerita Menteri Perdagangan tentang Mafia Daging dan Gula | PT Bestprofit Futures Pusat

"Jangan pernah main-main, karena kalau main-main izinkan saya mengantarkan sendiri ke penjara. Saya senang semangat sudah mulai sembuh dan ada keberanian untuk menolak," ujarnya.Dia melanjutkan, selain daging, gula pun tak luput dari mafia yang suka memainkan harga pasar. Pemerintah, kata dia, lantas mewajibkan semua distributor melakukan pendafftaran resmi online secara gratis. "Begitu tidak memenuhi, kita coret, dan distributor tidak bisa dagang lagi," katanya.

Dalam setahun, kata dia, perputaran margin dari distributor gula sekitar Rp 6 triliun. Jika berkurang sekitar Rp 1 triliun saja, para distributor tersebut mengaku mengalami kerugian. "Saya bilang sudah cukup. Jadi rugi itu bukan rugi riil secara fisik. Jadi mending anda rugi berkurang keuntungan signifikan daripada nggak bisa dagang. Karena semula dia pikir menteri satu ini bisa diajak main," ujarnya.

Dia menegaskan, perusahaan dan distributor hendaknya tidak bermain-main dengan harga lagi. Harga di pasaran harus sesuai kesepakatan seperti gula Rp 12.500 per kg dan daging Rp 80 ribu per kg.
"Kalau lebih dari itu patut diduga terjadi kartel harga dan kena denda maksimal. Sekali lagi ada yang bermain, kita coret juga izin distributor. Jadi pengusaha bisa takut kalau nggak bisa dagang lagi. Jangan dipikir saya main-main dan gertak sambal," kata kader partai Nasional Demokrat ini.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menceritakan dinamika pasar penjualan bahan pokok yang ditengarai ada permainan mafia. Sampai saat ini, ia masih heran pada 2014 lalu harga daging mencapai Rp 80 ribu per kilogram. Enggar menerangkan, saat itu dunia daging dikuasai oleh dua perusahaan. "Yang satu sudah pernah dihukum, satunya lagi kena OTT (operasi tangkap tangan)," katanya dalam sebuah acara khusus untuk pejabat Kementerian Perdagangan tentang bahaya korupsi di Kantornya, Jakarta, Senin (3/4).

Atas ulah perusahaan tersebut, impor daging dari India membengkak. Pasar pun, lanjut Enggar, mengalami kejenuhan  karena dibanjiri daging hasil selundupan. "Jadi begitu yang bersangkutan sudah masuk, maka meningkatlah penjualan. Apakah persoalan ini selesai? Bisa jadi ada yang kedua, ketiga, dan keempat, tugas kami mengawasinya," kata pejabat negara kelahiran Cirebon tersebut.

Pemerintah, kata dia, sudah menjalin komunikasi dengan semua stakeholder terkait guna menurukan impor daging beku. Pihaknya tidak menetapkan batasan kuota demi menghindari transaksi ilegal. "Maka harga turun. Apalagi dengan masuk daging dari india. Sudah mulai terjadi ekulibrium baru atas harga ini," ujarnya.Ia melihat internal Kemendag mendukung langkah tersebut. Sebab jika ada yang kebakaran jenggot, menurut dia, patut dicurigai oknum tersebut. Enggar turut mengawasi pekerjaan jajarannya apakah ada upaya menghambat kebijakan itu.

Best Profit